JPNOnln.om – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baru-baru ini, pemerintah kabupaten ini dianugerahi predikat “Kinerja Tinggi” oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai hasil dari penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Setiap tahun, Kemendagri melakukan evaluasi melalui LPPD untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, di antaranya pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan, serta inovasi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam upacara resmi di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas bimbingan yang telah diberikan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ipuk menegaskan bahwa program-program pembangunan di Banyuwangi dirancang untuk sejalan dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Langkah ini diambil agar setiap program kerja dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan berkelanjutan dalam pembangunan jangka panjang. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan, yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo.
Upaya memperbaiki kondisi kemiskinan di Banyuwangi dilakukan melibatkan berbagai pihak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program seperti “Kanggo Riko,” yang menyediakan bantuan modal untuk usaha rumah tangga miskin, terutama bagi perempuan sebagai tulang punggung keluarga, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase penduduk miskin di Banyuwangi berkurang dari 7,34 persen pada tahun 2023 menjadi 6,54 persen pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem pun berhasil diturunkan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam periode yang sama.
Selain penurunan angka kemiskinan, sejumlah indikator pembangunan makro lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada tahun 2024 tercatat 74,30, meningkat dari 73,79 tahun sebelumnya. Kabupaten Banyuwangi juga berhasil menurunkan Indeks Gini, indikator ketimpangan, dari 0,351 pada tahun 2023 menjadi 0,312 pada tahun 2024.
Dengan capaian-capaian tersebut, Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, “(Rama Yon)
