JPNOnline.com Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang akrab disapa Mas Rio, didampingi oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Timbul Surjanto dan Rina Widharnarini, mengadakan pertemuan dengan Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial RI pada Kamis, 20 Maret 2025.
Dalam kesempatan ini, Mas Rio memaparkan berbagai masalah sosial yang tengah dihadapi Kabupaten Situbondo, dengan fokus utama pada isu kemiskinan. Menteri Sosial, yang sering dipanggil Gus Ipul, menjelaskan beberapa program dari Kementerian Sosial yang dapat mendukung masyarakat Situbondo, di antaranya Sekolah Rakyat, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan jaminan hidup, hunian tetap pasca bencana, serta pembangunan lumbung sosial.
“Pada kesempatan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan program dari presiden. Kami diminta untuk menyiapkan tempat, dengan sasaran utama adalah anak-anak dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 hingga 4 atau kelompok desil miskin,” ungkap Mas Rio melalui pesan WhatsApp pada pukul 22. 40 WIB.
Tak hanya itu, Mas Rio juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan sistem full boarding house, di mana siswa akan tinggal di lingkungan sekolah selama 24 jam penuh. “Kami telah menyediakan asrama lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung pendidikan, dan semua biaya seperti seragam, akomodasi, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya ditanggung sepenuhnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mas Rio menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari program Sekolah Rakyat adalah menciptakan kader bangsa dari kalangan bawah. “Kami ingin memastikan semua anak bisa bersekolah tanpa alasan tidak ada biaya, sekaligus membangun generasi penerus dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Perlu diketahui, program Sekolah Rakyat ini mencakup pendidikan dari level SD, SMP, hingga SMA, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses seleksi untuk program ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi kondisi ekonomi, kemudian diikuti oleh tes akademik, dengan pendaftaran yang akan dibuka pada awal April 2025. Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara resmi pada Juli 2025.(Yon Rama)
