JPNOnline.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis, 12 Desember 2024. Dalam sambutannya, ia membahas situasi global yang tengah menghadapi ketegangan dan tantangan.
“Saudara-saudara, kondisi dunia saat ini tidak baik. Geopolitik antara negara besar dalam keadaan tegang. Kita patut bersyukur karena Indonesia tetap berpegang pada prinsip non-blok, dapat bergerak aktif tanpa terlibat dalam konflik, tetapi kita tetap harus waspada. Kita harus bersatu dan tidak terpecah-belah,” ungkap Prabowo.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, suku, kelompok etnis, dan ras. Prabowo menekankan tanggung jawab pemimpin untuk menjaga perdamaian dan memberi teladan.
“Sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh. Kita patut bersyukur atas kondisi saat ini,” kata Prabowo menambahkan.
Ia juga menyampaikan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil perjuangan yang sulit. “Kita harus menyadari bahwa perdamaian bukan hadiah dari langit. Perhatikan berita setiap hari, seperti apa sebuah negara bisa hancur dan kehidupannya musnah akibat ketidakbijaksanaan para pemimpin,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan perlunya kesadaran atas niat baik beberapa kekuatan dunia yang mungkin tidak tulus, dan ia mengajak semua pihak untuk tetap waspada serta menjaga kerukunan.
“Saya tidak akan terprovokasi untuk membenci. Dalam politik, kita tidak seharusnya membenci lawan atau mencaci maki. Kita harus kembali kepada ajaran nenek moyang kita untuk bermusyawarah dan berunding,” paparnya.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui adanya pekerjaan besar yang menantinya, terutama dalam mengatasi kebocoran kekayaan negara. Ia mengingatkan semua pihak untuk taat pada hukum.
“Semua elemen harus patuh pada hukum. Banyak laporannya menunjukkan kekayaan kita diselundupkan ke luar negeri melalui praktik ilegal seperti penambangan, manipulasi laporan, dan penghindaran pajak. Negara berhak atas fasilitas dan sumber daya rakyat, dan kita akan menghentikan praktik yang tidak memenuhi kewajibannya,” tegasnya.” (Red)
