JPNOnline.com – Menteri Sosial Syaifulloh Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melaksanakan sosialisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jombang. Pada Minggu (9/3/2025), ia mengadakan pertemuan dengan para pendamping sosial di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi terkait program-program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Agenda saya bersama Pak Wakil Menteri adalah memastikan bahwa pemikiran dan hati kita sejalan dengan program presiden,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Sosial mengajak semua pendamping, baik yang berasal dari Kementerian maupun dari Pemerintah Kabupaten, serta para relawan, untuk bekerja sesuai dengan arahan dari Presiden. “Kita tidak ingin bekerja secara terpisah. Presiden menginginkan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya bersama jajaran pejabat di Kementerian Sosial melakukan kunjungan kerja ke beragam daerah. “Kami bertemu untuk mengajak mereka menyesuaikan dengan proses bisnis yang sedang kita arahkan, agar memenuhi target yang telah ditetapkan oleh presiden,” tambahnya.
Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah memerangi kemiskinan dengan target nol persen dalam beberapa tahun ke depan. “Contohnya, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, kita harus mencapai angka nol sekian persen paling lambat pada tahun 2026, atau bahkan secepatnya tahun ini,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan harapan Presiden agar tingkat kemiskinan secara umum dapat turun di bawah 5 persen dalam lima tahun ke depan. “Semua target ini harus kita capai, dan memerlukan kerja keras dari semua komponen yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial,” katanya.
Selain itu, Gus Ipul menekankan kepada para pendamping untuk memiliki target dalam menggradasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun, khususnya bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). “Tujuannya adalah untuk mengalihkan mereka ke program-program lain. Dengan begitu, para pendamping harus memahami profil KPM yang mereka dampingi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan para pendamping untuk memiliki perencanaan yang matang dan memanfaatkan data tunggal ekonomi nasional sebagai panduan. “Data tunggal ini harus menjadi pedoman bagi semua instansi, termasuk pemerintah daerah. Kita tidak boleh lagi memiliki data masing-masing. Insya Allah, data tunggal ini akan mulai digunakan pada triwulan kedua ini, karena saat ini sudah rampung,” pungkasnya.(FTR)
