JPNOnline.com – Saifulloh Yusuf mengundang seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur untuk bersinergi dalam program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Ajakan ini disampaikan oleh Menteri Sosial dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa di Jawa Timur Tahun 2025, yang diadakan di Gedung Grahadi Surabaya pada malam Minggu, 9 Maret 2025.
“Saya berharap dukungan serta kerjasama dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Kami ingin mendapatkan dukungan dari provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk memulai program ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Senin (10/3/2025).
Gus Ipul, yang merupakan sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa target pembangunan Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk dalam 10 persen terbawah berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Diharapkan ada minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota dan dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA tahun ini.
Dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, pihaknya bertanggung jawab menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi sekolah. “Kami memiliki 31 sentra dan 6 balai yang siap dijadikan lokasi Sekolah Rakyat, dan kini sudah ada 40 yang siap,” jelas Gus Ipul.
Dia juga menambahkan bahwa tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang disusun oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh program ini. Ia menekankan pentingnya dukungan sumber daya yang kompeten agar pendidikan yang diberikan berkualitas. “Dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, kita akan mengadakan pertemuan dengan dinas sosial dan pendidikan di masing-masing kabupaten/kota untuk SD dan SMP, serta dinas pendidikan di provinsi untuk SMA, agar semua terukur. Kami sedang mempersiapkan pendidikan generasi emas 2045, pendidikan yang harus berkualitas,” kata Khofifah.
M Nuh, yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus bagian dari Tim Formatur Sekolah Rakyat, menjelaskan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak yang kurang mampu. “Mereka berani mengakui keadaan mereka. Mereka mungkin miskin, tetapi memiliki keinginan untuk maju,” tambah M Nuh.
Program Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school atau asrama, yang diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sistem pendidikan biasa. M Nuh menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali mengalami rasa rendah diri, yang menjadi penghalang bagi mereka untuk berkembang. “Karena anak-anak ini memerlukan pendekatan khusus dalam pembentukan karakter dan kepercayaan diri,” jelasnya.
Program ini juga menargetkan hasil jangka panjang. Dengan kebutuhan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi generasi yang mampu bersaing dan berkontribusi pada Indonesia Emas di tahun 2045.
“Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk Program Sekolah Rakyat. Jika kita menunda, akan semakin sulit untuk mewujudkannya,” tandas M Nuh.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari masyarakat kurang mampu, serta mempercepat untuk mencapai Indonesia Emas 2045.(Red)
