JPNOnline – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Kamis (31/7/2025), guna memastikan stabilitas stok logistik pasca krisis bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melanda wilayah tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama setelah gangguan distribusi BBM yang terjadi sejak Sabtu, 26 Juli 2025 lalu. Menurut Khofifah, krisis tersebut berdampak luas, tidak hanya pada sektor transportasi, namun juga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), hingga para pengemudi ojek daring (online).
“Berkurangnya pasokan BBM saat itu mempengaruhi banyak sektor vital. Tapi alhamdulillah, sekarang kondisi sudah membaik,” ujar gubernur dua periode tersebut.
Khofifah menyebut, saat ini pasokan BBM di Jember telah stabil, bahkan melebihi kebutuhan harian masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan, Jember kini mendapat suplai sebesar 1.300 kiloliter per hari, jauh di atas kebutuhan harian sebesar 982 kiloliter.
“Ini menunjukkan bahwa penanganan oleh Pertamina cukup cepat dan efektif. Suplai BBM datang dari berbagai wilayah seperti Malang, Surabaya, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta,” jelasnya.
Meski demikian, mantan Menteri Sosial RI itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus mengantisipasi dampak lanjutan dari kelangkaan BBM terhadap sektor logistik dan distribusi bahan pangan. Hal ini mendorong dirinya untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, khususnya di pusat aktivitas ekonomi rakyat seperti pasar tradisional.
Dalam sidak di Pasar Tanjung, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa secara umum stok kebutuhan pokok masih terpantau aman. Kendati demikian, ia tidak menampik adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu.
“Memang ada sedikit kenaikan pada bawang merah dan bawang putih. Tapi masih dalam batas wajar. Bahkan untuk cabai rawit, saya lihat justru mengalami penurunan harga,” ungkapnya.
Kenaikan harga bahan pokok ini dinilainya sebagai hal yang lazim pasca gangguan distribusi, dan belum menunjukkan gejala inflasi signifikan yang harus diwaspadai.
Namun, dari hasil pantauannya, Khofifah menyoroti satu masalah penting: ketiadaan beras kualitas medium di lapak-lapak pedagang pasar. Menurutnya, seluruh beras yang dijual adalah jenis premium, yang tidak sesuai dengan kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat.
“Padahal mayoritas masyarakat kita hanya mampu membeli beras kualitas medium karena harganya lebih terjangkau. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya dengan nada prihatin.
Untuk mengatasi hal ini, Khofifah meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Jember agar memperkuat distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar tradisional, termasuk memastikan kehadiran komoditas penting lain seperti minyak goreng dan gula pasir.
“Saya minta Bulog segera mengambil langkah. Distribusi beras SPHP harus dipastikan berjalan sesuai SOP nasional, tapi juga menjangkau masyarakat bawah secara maksimal,” tandasnya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan krisis BBM tidak hanya selesai pada aspek ketersediaan bahan bakar saja. Pemerintah harus mengantisipasi dampak turunan yang mungkin terjadi pada sektor pangan, ekonomi mikro, dan daya beli masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal seperti Bulog, serta pelaku distribusi pangan, untuk menjaga stabilitas pasokan di masa transisi pemulihan pasca-krisis.
“Kita tidak ingin masyarakat menanggung dampak ganda dari krisis. Maka penting bagi seluruh pihak untuk bahu-membahu memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mudah didapatkan,” pungkasnya.
Reporter: Rama Yono
Editor: Fatur Pers JPNOnline
