JPNOnline.com – Pernyataan mengejutkan dan kontroversial dari Bupati Situbondo, Rio Prayogo, dalam sebuah unggahan video di akun TikTok pribadinya memantik gelombang protes besar-besaran dari elemen masyarakat sipil. Dalam video tersebut, Bupati Rio menyebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers sebagai “penghambat investasi” yang “kerjanya hanya main HP, nulis berita, lapor-lapor, dan bahkan menerima jatah preman.”
Pernyataan yang diunggah pada Rabu malam, 30 Juli 2025, tersebut langsung memicu kemarahan dari kalangan jurnalis, aktivis, dan pegiat sosial di Situbondo. Kamis pagi (31/7/2025), ratusan orang dari berbagai organisasi LSM dan media berkumpul di Alun-Alun Situbondo dalam aksi damai yang menyuarakan kemarahan dan tuntutan klarifikasi terbuka dari orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo itu.
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu dipenuhi dengan spanduk, poster, dan orasi yang menyuarakan pentingnya peran kontrol sosial dalam pemerintahan yang demokratis. Massa menyatakan bahwa tuduhan Bupati tidak hanya mencederai martabat profesi mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap peran penting LSM dan pers dalam pembangunan.
“Kami bukan musuh pembangunan. Justru kami bagian dari rakyat yang mengawal agar pembangunan tidak menabrak aturan dan kepentingan masyarakat kecil!” teriak Hartadi, Ketua LSM Perjuangan Rakyat, yang menjadi salah satu tokoh penggerak aksi.
Dalam orasinya, para peserta aksi menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya kritik, kontrol sosial, dan transparansi yang dijaga oleh lembaga-lembaga sipil dan media. Mereka juga menyatakan bahwa tuduhan “jatah preman” adalah bentuk fitnah serius dan tidak bisa dianggap sebagai candaan atau kesalahan komunikasi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, Bupati Rio Prayogo akhirnya menemui massa aksi yang berkumpul di depan Kantor Pemkab. Dalam pernyataan singkatnya, ia mencoba meluruskan bahwa yang dimaksud dalam unggahannya bukanlah seluruh LSM dan pers, melainkan hanya oknum-oknum tertentu yang kerap menyalahgunakan peran mereka untuk kepentingan pribadi.
“Saya tidak bermaksud menyamaratakan. Banyak juga rekan LSM dan jurnalis yang sangat profesional dan berjasa dalam membangun daerah,” ujar Rio dengan nada datar.
Namun, tak ada ucapan maaf secara eksplisit dari Bupati, meski bahasa tubuhnya yang merunduk dan raut wajah yang tegang ditafsirkan sebagian peserta aksi sebagai bentuk pengakuan tersirat atas kekeliruannya.
“Kami tidak ingin dibodohi dengan klarifikasi setengah hati. Kalau memang salah, sampaikan permintaan maaf secara terbuka, jangan berlindung di balik kata ‘oknum’,” kata Dwi Atmaka, Koordinator Aksi.
Di tengah aksi yang berlangsung relatif damai, insiden kekerasan terhadap jurnalis sempat mencoreng jalannya demonstrasi. Seorang wartawan dari media Radar Situbondo menjadi korban dugaan intimidasi. Ponselnya dirampas, dan ia diseret oleh oknum tak dikenal saat hendak merekam suasana massa yang mulai memanas.
Insiden ini langsung mendapat kecaman dari organisasi wartawan dan menambah daftar panjang persoalan kebebasan pers di daerah. Pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung mengamankan korban dan berjanji akan menyelidiki pelaku tindakan kekerasan tersebut.
Menjelang siang, aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan harapan agar relasi antara pemerintah daerah, LSM, dan media bisa dibangun secara sehat, setara, dan saling menghargai.
“Kami bukan pengganggu, kami mitra yang kritis dan konstruktif!” tutup Dwi Atmaka dengan suara lantang.
Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa komunikasi publik dari seorang kepala daerah harus dijaga dengan bijak, serta bahwa kekuatan masyarakat sipil dan media tetap menjadi pilar penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal.
Redaksi JPNOnline.com
Editor: Fatur Pers | Kontributor: Rama Yono Situbondo
