JPNOnline.com – Pemerintah Kabupaten Jombang segera mengambil langkah untuk menangani bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR). Dinas PUPR Jombang telah merencanakan beberapa langkah teknis dalam penanganan bencana ini.
Pertama, mereka akan segera melakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi dan merencanakan penanganannya. Setelah itu, langkah kedua adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemulihan. Langkah ketiga, Dinas PUPR akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, terutama dalam pelaksanaan penanganan darurat di lokasi longsor. “Kami akan segera bergerak,” ungkap Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, pada Sabtu (8 Maret 2025).
Langkah keempat, Bayu menambahkan, Dinas PUPR akan menghitung biaya teknis yang diperlukan untuk penanganan darurat dengan secepatnya. “Dan sebagai langkah teknis terakhir, kami sedang mempersiapkan usulan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan reklamasi di lokasi bencana,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai estimasi biaya perbaikan lokasi longsor, Bayu mengaku bahwa angka tersebut masih dalam proses penghitungan. “Saat ini, tim teknis dari berbagai bidang di Dinas PUPR Jombang masih melakukan perhitungan, jadi belum ada estimasi pasti,” katanya sambil tersenyum.
Namun, mengingat pengalaman Dinas PUPR Jombang dalam penanganan pasca-bencana, Bayu pun sudah memiliki gambaran mengenai biaya proyek reklamasi yang dibutuhkan. “Estimasi anggaran diperkirakan antara Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar,” sebutnya singkat.
Bayu juga mengungkapkan bahwa ia telah memberikan saran teknis kepada Bupati Warsubi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Agus Purnomo saat memantau lokasi longsor. Ia menyarankan agar sementara waktu semua kendaraan roda empat dilarang melintas di lokasi bencana. “Ini untuk menghindari risiko longsor susulan, mengingat kondisi jalan yang sudah tergerus air dan curah hujan masih tinggi di kawasan Wonosalam,” ujarnya.
Sambil menunggu kesiapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan fisik, Bayu menegaskan bahwa langkah yang paling realistis untuk segera dilakukan adalah dengan membangun bronjong dan dilengkapi dengan dolken. “Untuk penanganan sementara, kami menggunakan karung yang diisi tanah. Selanjutnya, kami akan memasang penyangga berupa bronjong, yang terbuat dari kawat baja berkualitas tinggi diisi batu, serta dolken atau kayu keras untuk mendukung tebing,” jelasnya.
Terakhir, terkait hasil orientasi dan identifikasi, Bayu menilai bahwa Dinas PUPR Jombang belum merasa perlu mengerahkan alat berat ke lokasi longsor. “Alasannya sederhana, kami masih menunggu hasil identifikasi yang lebih komprehensif, karena kondisi lokasi bencana saat ini belum memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan berat,” tutup alumnus pascasarjana Manajemen Konstruksi ITN Malang tersebut.(FTR)
