JPNOnline.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMP Negeri 2 Jombang, Rabu (3/9/2025), menyusul adanya laporan dari wali murid terkait siswa yang mengalami diare dan mual usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Sidak dilakukan setelah Dewan Pendidikan menerima bukti berupa surat keterangan dokter dari wali murid. Dalam kesempatan itu, Dewan Pendidikan mendatangi salah satu petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyalurkan MBG di sekolah tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai jumlah porsi makanan yang disalurkan, petugas mengaku tidak mengetahui.
“Masak jumlahnya saja tidak tahu, ini program serius Presiden, jangan main-main,” tegas anggota Dewan Pendidikan, Hari Sukemi, sembari mengklarifikasi permasalahan yang dilaporkan masyarakat.
Tak lama berselang, Dewan Pendidikan ditemui Kepala Sekolah SMPN 2 Jombang, Etik Nuroidah, bersama sejumlah guru. Pihak sekolah kemudian diminta membuka satu per satu makanan bergizi (BG) yang telah dipacking.
Hasilnya cukup mengejutkan. Dewan Pendidikan menemukan beberapa produk tidak layak konsumsi, di antaranya susu kemasan yang sudah kedaluwarsa, buah jeruk busuk yang dipenuhi belatung, hingga nasi goreng yang sudah basi.
“Kami menggali informasi dari masukan warga, temuannya ada susu kedaluwarsa, jeruk belatung, dan nasi goreng basi. Jeruknya ini bahkan baru kemarin sudah dalam kondisi rusak,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim, saat diwawancarai di lokasi.
Menurutnya, temuan tersebut akan ditindaklanjuti agar ada perbaikan ke depan. Dewan Pendidikan berkomitmen terus mengawal keluhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Tindak lanjutnya kami bicarakan bersama tentang apa yang kami dapatkan. Kalau tidak ada perbaikan, kami rekomendasikan langkah lain. Kalau ada perbaikan, ya sudah. Intinya harus ada evaluasi serius,” tegas Cholil.
Di sisi lain, Kepala SMPN 2 Jombang, Etik Nuroidah, menegaskan pihak sekolah hanyalah penerima manfaat program MBG, bukan penyedia makanan. Ia mengakui adanya keterlambatan pengiriman makanan dari pihak SPPG sehingga berdampak pada siswa.
“Sekolah kami memang ada keterlambatan dari program MBG, akhirnya jumlahnya kurang. Selasa memang sudah diganti, tapi terlambat lagi,” keluh Etik.
Ia menambahkan, keterlambatan tersebut sangat merugikan siswa. Bahkan, wali kelas sempat harus membelikan roti untuk murid karena tidak ada makanan yang datang sesuai jadwal.
“Harusnya hari Senin dikirim jam 11.00 WIB, tapi datangnya jam 13.00 WIB. Anak-anak sempat kelaparan. Wali kelas sampai mengeluarkan uang pribadi untuk membeli roti,” jelasnya.
Bahkan, pada hari kedua keterlambatan, makanan datang setelah jam sekolah usai sehingga siswa pulang tanpa mendapatkan jatah MBG. Kepala sekolah juga membenarkan adanya keluhan dari murid mengenai kualitas makanan.
“Memang ada keluhan, seperti nasi yang tidak matang. Kami sudah mengimbau siswa agar segera melapor jika ada makanan yang tidak layak, dan itu akan kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Adapun penyalur MBG di SMP Negeri 2 Jombang adalah SPPG Kepatihan dari Yayasan Puspa Wijaya Abadi. Dengan adanya temuan makanan basi hingga produk kedaluwarsa, profesionalitas penyedia jasa penyaluran MBG ini pun mulai dipertanyakan.
Dewan Pendidikan menegaskan, evaluasi dan pengawasan lebih ketat perlu dilakukan agar program prioritas nasional ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak sekolah, bukan justru menimbulkan masalah kesehatan.
“Program Presiden harus benar-benar dikawal. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban karena kelalaian penyedia. Ini soal masa depan generasi bangsa,” pungkas Cholil Hasyim.
Reporter : Redaksi JPNOnline
Editor : Fatur Pers
