JPNOnline.com – Ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di kantor DPRD Jombang untuk menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Dalam aksi tersebut, terjadi ketegangan antara massa dan polisi saat mereka berusaha memasuki gedung dewan.
Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi GMNI, PMII, dan KAMMI, mulai berorasi sambil menunjukkan berbagai poster menolak kenaikan PPN. Sekitar 30 menit kemudian, situasi semakin memanas karena mereka belum juga ditemui oleh pimpinan dewan. Terjadi aksi dorong-menyorong antara massa dan aparat keamanan.
Ketegangan mereda ketika Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, akhirnya menemui para demonstran. Mereka diizinkan untuk masuk ke ruang rapat paripurna guna menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator Lapangan Aksi, Asrorudin, menjelaskan bahwa unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa peningkatan PPN tersebut akan berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat kelas bawah.
“Kami berharap DPRD Jombang dapat menyuarakan aspirasi kami karena kenaikan PPN akan memberi efek domino bagi masyarakat,” ungkapnya kepada wartawan di lokasi, Senin (30/12/2024).
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, Asrorudin berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memiliki wewenang untuk membatalkan kenaikan tersebut.
“Kami memahami bahwa secara hukum, kebijakan ini sudah berlaku. Namun, mekanisme pembatalannya dapat dilakukan melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang),” tegasnya.
Aksi demonstrasi aliansi mahasiswa Jombang berakhir setelah DPRD Jombang sepakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI pada 3 Januari 2025. Asrorudin menambahkan bahwa mereka akan mengawal proses tersebut.
“Jika tidak, kami akan turun ke jalan lagi. Kami optimis bahwa kenaikan PPN harus dibatalkan oleh Presiden. Kami tidak akan menerima keputusan yang tidak membatalkan,” lanjutnya.
Setelah pertemuan dengan mahasiswa, Hadi menyatakan komitmennya untuk menyampaikan penolakan terhadap kenaikan PPN ke DPR RI. Ia berharap pemerintah pusat bersedia menunda pelaksanaan PPN 12%.
“Dalam kondisi saat ini, kita baru saja pulih dari dampak COVID-19, dan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Jika dibebani dengan kenaikan PPN, seperti yang diucapkan mahasiswa, akan ada efek domino yang pasti menyebabkan harga-harga naik dengan sendirinya,” pungkasnya.(Red)
